Monitoring Piloting Tata Kelola Manajemen ASN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun pada hari Kamis, 22 April 2021 bertempat di Ruang Cempaka Putih melakukan kegiatan Monitoring Piloting Tata Kelola Manajemen ASN. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan Tim dari Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru dihadiri juga oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjung Pinang.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Neny Rochyany, S.Si.Apt, M.Si beserta Tim serta Plt. Bupati Karimun, Dr. Muh Firmansyah, M.Si yang didampingi oleh Pejabat Administrator dilingkungan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun. Pelaksanaan monitoring ini berkaitan dengan telah ditunjuknya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebagai salah satu piloting Tata Kelola Manajemen ASN oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
Plt. Bupati Kabupaten Karimun, dalam sambutannya saat membuka kegiatan monitoring ini menyampaikan ucapan selamat datang kepada kepala kantor regional XII BKN Pekanbaru beserta seluruh jajarannya dan mengucapkan terima kasih atas ditunjuknya Kabupaten Karimun sebagai piloting Tata Kelola Manajemen ASN oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Dikatakannya, bahwa ASN harus memahami secara utuh transformasi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan sistem tata kelola manajemen ASN sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Sementara sebelumnya, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Neny Rochyani mengatakan kegiatan monitoring tata kelola manajemen ASN yang juga diikuti oleh Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang ini merupakan bentuk sinergitas antara Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan Kabupaten Karimun.
Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantapan pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kemudian menjadi dasar dan kontrol sosial kepada instansi guna menghasilkan ASN yang profesional dan memiliki nilai dasar etika profesi yang bebas dari intervensi politik dan bebas KKN. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, kantor regional XII BKN Pekanbaru memberikan pemahaman terhadap tujuan penilaian implementasi NSPK manajemen ASN dan memberikan dasar serta pedoman dalam penilaian implementasi NSPK manajemen ASN secara nasional.Selain melakukan penilaian kantor Regional XII BKN juga dapat melihat dan menginvestasikan permasalahan, hambatan dan kendala pelaksanaan implementasi manajemen ASN yang dialami oleh para pengelola kepegawaian untuk diatasi sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dan memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang terjadi.